Oleh: artacuakep | Juli 3, 2009

SBY-Boediono, Tegakkan Presidensial

akarta, 12-13 Mei 2009: Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan memilih berpasangan dengan Prof. Dr. Boediono (Gubernur Bank Indonesia) sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Pilihan ini dilakukan melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang guna menegakkan sistem presidensial. Pasangan ini akan dideklarasikan Jumat 15 Mei 2009 di Bandung.

sby.thumbnailKepastian tentang dipilihnya Boediono, ekonom profesional yang bukan dari partai itu, sebagai Cawapres SBY, terungkap ke publik setelah sempat mendapat reaksi keras dari beberapa petinggi partai berbasis Islam, PKS, PPP, PAN dan PKB, yang sebelumnya sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Mereka merasa terkejut dan sempat mengancam akan membentuk poros alternatif atau mengalihkan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres lainnya, bila SBY tidak merevisi nama Cawapres yang akan diusungnya.

Mereka menggelar rapat di salah satu ruangan Fraksi PKS di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa 12/5. Peserta rapat adalah Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua F-PPP Lukman Hakim Saifuddin, Ketua F-PAN yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN M Najib, serta Wakil Sekjen PKB Imam Nachrowi.

Seusai rapat, Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq mengatakan pihaknya terkejut dengan informasi itu karena tidak ada pembahasan sebelumnya. Sekjen PKS Anis Matta juga dengan nada kecewa mengaku sudah mendapat pemberitahuan dan undangan menghadiri deklarasi koalisi pendukung SBY pada 15 Mei di Bandung, Jawa Barat.

Karena itulah, katanya, partai-partai pendukung SBY merasa perlu mengusung satu sikap apabila putusan soal cawapres itu terus dipaksakan tanpa berbicara dengan anggota koalisi lainnya. Mahfudz Siddiq mengatakan, empat parpol kecewa karena Partai Demokrat mengabaikan aspirasi partai koalisi. Ia mengungkapkan sebelumnya sudah ada aspirasi dari parpol koalisi dan berpandangan lebih baik Cawapres dari parpol agar memiliki kemampuan politik yang lebih kokoh. Mereka juga berharap Cawapres diambil dari partai berbasis Islam.

Menurut Mahfudz Siddiq, sosok Boediono tidak mencerminkan hal tesebut. Karena itu, empat parpol ini bersepakat mengadakan rapat lanjutan untuk membahas sikap yang akan diambil. “Hitung-hitungan kami, kalau PKS dan empat parpol ini gabung dengan Gerindra, terus misalnya kami gabung dengan Hanura dan Golkar. Maka jumlah kursi kita bisa 60 persen di parlemen. Ini poros alternatif,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Malam harinya, mereka (minus PKB) pun melanjutkan pertemuan di Hotel Nikko Jakarta. Pertemuan itu dihadiri Sekjen PKS Anis Matta, Ketua F-PKS DPR Mahfudz Siddiq, Sekretaris F-PKS DPR Abu Bakar Al Habsyi, Wakil Sekjen PPP Roma Hurmuziy, dan Fungsionaris PAN M Najib. Dalam pertemuan, mereka mempertanyakan dan membahas sejumlah kriteria yang pernah disampaikan SBY terkait Cawapres yang akan digandengnya jika SBY akhirnya benar menggandeng Boediono.

Seusai pertemuan, mereka menggelar konferensi pers. “Kalau lihat kriteria akseptabilitas dan mendukung koalisi yang kuat, apa alasannya memilih Boediono?” kata Anis bernada tanya. Mereka pun menilai sikap SBY dan Demokrat yang secara serta-merta memilih Boediono, tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik. Padahal, dalam koalisi, hal yang paling krusial adalah komunikasi dan koordinasi di antara peserta koalisi.

Menurut Sekjen PKS Anis Matta, hal inilah yang mengecewakan mereka sebagai mitra koalisi yang membutuhkan pola komunikasi ideal. “Yang menjadi perhatian kami adalah pola pengambilan keputusannya. Kita tidak tahu konsideritasnya,” tutur Anis seusai pertemuan di Hotel Nikko, Selasa (12/5).

Begitu pula Wakil Sekjen PPP Romahurmuzi merasa harga diri partainya cukup dilangkahi dengan keputusan sepihak Demokrat tersebut. “Ini masalah harga diri partai. Mereka harusnya ingat masih ada gerbong panjang ke belakang,” tutur Romahurmuzi.

Sehubungan dengan itu, mereka sepakat untuk meneruskan pembicaraan mengenai hal ini dalam komunikasi yang lebih tinggi lagi, yaitu komunikasi di kalangan pimpinan PKS, PAN, PPP dan PKB.

Namun pada waktu yang hampir bersamaan, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Mensesneg Hatta Rajasa dan Menseskab Sudi Silalahi mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan, di Wisma Negara. Menurut Hatta Rajasa, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga diundang tetapi tidak hadir. Tetapi ketika hal ini dikonfirmasi pers kepada Tifatul, ia mengaku tidak memperoleh undangan. “Ya tidak diundang dan kita tidak tahu, mungkin miss di mana kita tidak tahu,” jelasnya.

Seusai pertemuan ini, Hatta Rajasa kepada pers mengungkapkan bahwa kepada para Ketua Umum Parpol itu diberikan penjelasan kemudian didiskusikan mengenai Cawapres pilihan SBY. “Saya kira kuncinya adalah komunikasi menjelaskan itu,” jelas Hatta. Menurut Hatta Rajasa, pemilihan Boediono sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang, tidak ada titipan. Langkah itu dilakukan guna menegakkan sistem presidensial. “Maka sebaiknya cawapres dipilih capresnya. Karena memang demikianlah kita berkomitmen menegakkan sistem presidensial,” ujar Hatta.

Di tengah kabar kepastian SBY memilih Boediono sebagai Cawapres, tengah berproses komunikasi politik antara Partai Demokrat dengan PDIP. Boediono dikenal dekat dengan Megawati dan PDIP. Namun, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan dipilihnya Boediono bukan atas titipan PDIP.

Kecewa Sandiwara
Sementara itu, Ketua MPP PAN Amien Rais juga mengaku terkejut dengan pilihan SBY tentang Boediono sebagai Cawapresnya. Amien melihat pasangan SBY-Boediono tidak mencerminkan keterwakilan Jawa dan luar Jawa. Maka dari intuisi dan hitungan politiknya, Amien melihat pasangan SBY-Boediono tidak menjual.

Menurut Amien Rais, Partai Demokrat melakukan kalkulasi politik berisiko sangat tinggi. “Membayangkan SBY-Boediono bisa meraup suara besar tidak akan menjadi kenyataan karena Boediono tidak memiliki kaki politik,” kata Amien. Ia mengakaui Boediono seorang ekonom yang menguasai bidangnya, tetapi tidak menambah kekuatan politik SBY. Selain itu, kata Amien, jika menggandeng Boediono, ada ketersinggungan luar biasa pada parpol pendukung.

Sebelumnya, Amien Rais sendiri telah memprakarsai dan mengadakan pertemuan dengan DPW-DPW PAN dan bersepakat berkoalisi dengan SBY (Demokrat) dan mengajukan Hatta Rajasa sebagai Cawapres. Langkah Amien Rais ini berbeda dengan sikap Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Sehingga terjadi gesekan politik di tubuh PAN dan membuat Soetrisno Bachir mengambil pertimbangan akan mengundurkan diri.

Atas perkembangan penetapan Boediono sebagai Cawapres pendamping SBY tersebut, Amien Rais pun berencana menemui SBY. Sebab, menurut kader PAN Drajat Wibowo (Rabu 13/5), pilihan tersebut menyalahi salah satu dari tiga butir yang diajukan Amien Rais kepada SBY ketika memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Menurut Drajat, butir tersebut intinya meminta SBY kembali ke ekonomi kerakyatan dan meninggalkan konsensus Washington DC. Dua butir lainnya adalah penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan pembangunan infrastruktur dengan tidak merusak ekologi.

Sementara, pengamat politik J Kristiadi menilai Keputusan SBY memilih Boediono, seorang ekonom profesional tanpa partai pendukung, sebagai Cawapres pendampingnya dalam pilpres mendatang, mencerminkan kepercayaan diri SBY dan Partai Demokrat. Menurutnya, pilihan itu menegaskan bahwa SBY lebih memprioritaskan kecocokan personal ketimbang kepentingan koalisi di parlemen. Namun, Kristiadi mengingatkan, hati-hati, jangan rasa percaya diri ini begitu kentara karena nanti bisa jadi bumerang.

Kristiadi mengapresiasi ketegasan sikap Boediono sebagai sosok ekonom profesional dalam mengatasi sejumlah persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Namun, ia menilai Boediono lemah dalam manuver politik.

Kristiadi merasa kuatir, bagaimana nanti pasangan yang keduanya adalah sosok akademis, ini memimpin negara yang penuh dengan lika-liku politik. Karena itu, kata Kristiadi, mereka harus memiliki seorang tokoh penghubung antara pemerintah dan parlemen.

Sementara mengenai reaksi kekecewaan dan protes para petinggi partai koalisi pendukung Partai Demokrat atas pilihan SBY meminang Boediono sebagai Cawapres, Kristiadi merasa tidak mengerti kenapa parpol-parpol itu marah. “Bukankah mereka sejak awal sudah memberi sinyal kepada SBY untuk menggunakan hak prerogratifnya memilih Cawapresnya?” ujar pengamat politik dari CSIS itu.

Kristiadi kuatir, jangan-jangan kemarahan parpol-parpol koalisi Demokrat ini hanya sandiwara untuk menaikan posisi tawar politik guna mendapat jatah kursi lebih banyak di kabinet. “Atau jangan-jangan ada kelompok lain yang bermain, misalnya mungkin Gerindra mulai mendekati mereka dan memberi tawaran yang lebih menarik dan partai-partai ini mencari alasan untuk bisa hengkang dari koalisi dengan Demokrat,” ucapnya.

Indikasi adanya kebenaran kekuatiran Kristiadi ini semakin terasa setelah terungkap adanya pertemuan pasangan Capres-Cawapres M Jusuf Kalla dan Wiranto ( JK-Win), Selasa (12/5) malam di salah satu ruangan di Hotel Nikko Jakarta. Mereka diundang empat parti politik (PKS, PAN, PKB dan PPP) yang selama ini akan bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. Adanya pertemuan itu diakui oleh ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Syamsul Muarif., di sela-sela kjunjungan kerja Wapres Jusuf Kalla di Pondok Pesantren Miftacus Sunnah di Surabaya Jawa Timur, Rabu (13/5).

Menurut Syamsul, JK-Win hadir untuk memenuhi undangan, empat partai tersebut. “JK-Win berbicara, pembicaraannya hanya memberikan penjelasan. Pertemuan itu tidak mengikat karena masing-masing partai hanya menjelaskan posisi mereka merespon penetapan Boediono sebagai Cawapres SBY,” jelas Syamsul Muarif.

Menurut Syamsul, Partai Golkar hingga saat ini terbuka dengan bergabungnya partai politik lain untuk memenangi pemilu presiden pada 8 Juli mendatang. Namun, katanya, Golkar tidak berniat menarik-narik partai-partai tersebut untuk bergabung. Komitmen Partai Golkar hanya bersikap menunggu saja. Proses komunikasi politik sedang berlangsung.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga mengungkapkan, dari empat partai politik yang bertemu JK-Win itu, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang intensif membicarakan kemungkinan berkoalisi dengan Partai Golkar. Pertemuan dengan PKS, selain di Hotel Nikko, juga melakukan pertemuan dengan JK-Win di Posko Slipi II Partai Golkar.

Priyo mengungkapkan, petinggi PKS yang datang menemui JK seusai pertemuan di Hotel Nikko Selasa 12 Mei 2009 malam adalah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Sekjen PKS Anis Matta, Wasekjen PKS Fachry Hamzah, dan Anggota Fraksi PKS Aboebakar.

Perihal adanya komunikasi politik PKS dengan Golkar-Hanura (JK-Win) tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengakuinya. “Kita ada komunikasi dengan Golkar dan Gerindra,” jelasnya. Menurutnya, soal nasib koalisi PKS dan Partai Demokrat (PD) pun masih mengambang, pihaknya belum mengambil keputusan untuk keluar atau tidak, karena sesuatunya diputuskan oleh Majelis Syuro.

Tifatul mengatakan PKS mengisyaratkan tidak mempersoalkan nama Boediono jadi cawapres. Asalkan ada komunikasi langsung dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kita ingin komunikasi langsung dengan SBY. Ini untuk kestabilan agar bisa dijelaskan dengan rasionalitas,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, Rabu (13/5/2009).

Penuhi Kriteria
Sementara itu, pagi keesokan harinya, Rabu (13/5), Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada pers mengatakan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mendekati lima kriteria dasar Cawapres yang dirilis SBY. “Memang tidak ada yang sempurna. Dari lima hal dasar cawapres yang disampaikan Pak SBY, jatuhlah pilihan pada Pak Boediono,” kata Anas.

Kelima kriteria itu adalah pertama, memiliki integritas yang ditandai kepribadian dan moral yang tinggi termasuk moral politik. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara.

Ketiga, mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan. Keempat, diterima oleh mayoritas rakyat. Kelima, mampu meningkatkan kekokohan efektifitas koalisi pemerintahan.

boediono_bwNamun, menurut Anas, bukan berarti calon-calon lain yang diajukan oleh partai mitra koalisi tidak memenuhi kriteria tersebut. “Semua calon sama-sama baik, tapi capres perlu diberi ruang yang cukup untuk memilih mana yang terbaik,” jelas Anas.

Menurut Anas, Presiden dan wakil presiden, lharus merupakan dua tokoh yang bisa saling menerima dengan ikhlas dan memiliki tingkat kecocokan kimiawi yang tinggi sehingga bisa bekerja sama. Perihal keluhan mitra koalisi yang tak merasa diajak berkomunikasi, Anas mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan PKB, PAN, dan PPP, tapi PKS tidak mengirimkan perwakilan partainya.

Lebih tegas dan jelas, Anas Urbaningrum mengatakan, pembicaraan koalisi yang dilakukan Partai Demokrat dengan mitra koalisi sejak awal menekankan pada kecocokan platform dan agenda kerja, bukan soal cawapres.

Menurut Anas, sebelumnya Demokrat sudah menyampaikan bahwa mengenai posisi Cawapres pendamping Capres SBY, sepenuhnya diserahkan kepada SBY. “Sejak awal, koalisi memang agendanya bukan bagi-bagi jatah. Pembicaraan koalisi tidak diawali dengan pembicaraan Cawapres dan jatah kabinet, tapi platform dan agenda 5 tahun yang akan datang agar partai-partai koalisi konsisten dengan platform. Pendirian Demokrat sudah disampaikan ke partai-partai, sebaiknya soal cawapres diserahkan ke capres (SBY),” kata Anas.

Kontrak Politik
Perihal kontrak politik, Anis Matta mengungkapkan sudah ada konfirmasi dari Demokrat bahwa rencana penandatanganan kontrak politik di antara partai-partai koalisi yang sedianya dilakukan 13 Mei 2009, ditunda. Namun, katanya, Demokrat tidak memberikan alasan penundaan waktu penandatanganan kontrak politik. Ke depan, katanya, nota kesepahaman hanya ditandatangani secara multilateral, tidak bilateral seperti kesepakatan sebelumnya.

Sebelumnya, PKS telah mengajukan draft kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat yang secara substantif antara lain menekankan agar pemerintahan koalisi memprioritaskan alternatif pengambilan keputusan yang Islami dan mengutamakan jabatan-jabatan penting kepada yang beragama Islam.

Menurut Anis, setelah pertemuan tadi malam, pimpinan setiap partai segera menggelar pertemuan untuk menentukan sikap terkait pola pengambilan keputusan Demokrat dan SBY yang dinilai tidak semestinya.

Antisipasi 2014
Analasis: Jika SBY tidak bergeser dari pilihannya pada Boediono sebagai Cawapres pendampingnya pada Pilpres 8 Juli 2009, selain menunjukkan kepercayaan diri dan alasan normatif dalam rangka mengatasi situasi ekonomi pada lima tahun mendatang, juga sekaligus langkah antisipatif pada pertarungan politik Pemilu 2014.

Pada Pemilu 2014, SBY sendiri tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk mempertahankan jabatan presiden 2014-2019, karena konstitusi membatasi jabatan presiden hanya bisa dijabat seseorang selama dua periode berrturut-turut. Sehingga, bagi Partai Demokrat, akan jauh lebih aman menempatkan seorang profesional sebagai Wapres dibanding mengambil dari partai lain.

Jika yang dipilih kader partai lain, seperti Hatta Rajasa (PAN) atau Hidayat Nur Wahid (PKS) yang sebelumnya dijagokan partai masing-masing, itu berarti akan membesarkan PAN atau PKS pada Pemilu 2014.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: